Komisi Eropa Rilis Strategi Baru untuk Wilayah Terluar UE

• Komisi Eropa mengadopsi Komunikasi yang menetapkan visi strategis baru bagi sembilan wilayah terluar UE.
• Sembilan wilayah tersebut adalah French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Martin (Prancis), Azores, Madeira (Portugal), dan Kepulauan Canary (Spanyol), yang membentang di tiga benua.
• Strategi baru ini memuat empat tujuan utama, termasuk memperkuat potensi geostrategis dan integrasi regional.
• Komunikasi tersebut disertai paket regulasi yang berbasis Pasal 349 Traktat Fungsi Uni Eropa.
• Paket regulasi tersebut akan diajukan ke Dewan Uni Eropa untuk disepakati negara anggota setelah konsultasi dengan Parlemen Eropa.

Strategi Baru dan Cakupan Wilayah

Komisi Eropa mengadopsi Komunikasi yang menetapkan visi strategis baru untuk wilayah terluar UE, mencakup sembilan wilayah. Sembilan wilayah tersebut adalah French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Martin (Prancis), Azores, Madeira (Portugal), dan Kepulauan Canary (Spanyol). Wilayah-wilayah ini memperluas kehadiran UE hingga tiga benua.

Komisi Eropa Rilis Strategi Baru untuk Wilayah Terluar UE

Landasan hukum bagi wilayah terluar tercantum dalam Pasal 349 Traktat Fungsi Uni Eropa. Pasal tersebut memungkinkan langkah-langkah khusus, termasuk penerapan hukum UE yang disesuaikan serta akses yang disesuaikan terhadap dana dan program UE.

Empat Tujuan Utama

Strategi baru ini memuat empat tujuan utama. Salah satunya adalah memanfaatkan potensi geostrategis dan memperkuat integrasi regional. Strategi ini juga bertujuan memperkuat kapasitas administratif dan teknis wilayah terluar.

• Dialog terstruktur tahunan dan portal khusus untuk memantau implementasi strategi.
• Proyek pemuda baru untuk memberdayakan anak muda setempat sebagai agen perubahan.

Paket Regulasi

Komunikasi ini disertai paket regulasi yang mengusulkan penyesuaian tertarget terhadap legislasi UE. Pasal 349 TFEU menjadi dasar hukum bagi paket regulasi tersebut. Paket ini mencakup bidang pertanian, kehutanan, perikanan, migrasi, dan perpajakan.

Undang-Undang Pengadaan Publik memungkinkan penyesuaian aturan pengadaan tertentu sesuai kekhususan wilayah terluar. Undang-Undang Produk Eropa diharapkan mengizinkan penyesuaian persyaratan produk yang proporsional dan dibenarkan oleh kondisi lokal. Proposal Sistem Perdagangan Emisi UE turut memuat ketentuan bagi wilayah terluar, dengan mempertimbangkan kendala geografis serta kebutuhan menjaga kontinuitas teritorial, konektivitas, dan akses terhadap layanan esensial.

Kerangka Anggaran dan Langkah Selanjutnya

Proposal Komisi untuk Kerangka Keuangan Multitahunan 2028-2034 membentuk Rencana Kemitraan Nasional dan Regional baru untuk pengelolaan dana UE. Prancis, Portugal, dan Spanyol diwajibkan memasukkan langkah-langkah khusus untuk wilayah terluar mereka dalam Rencana tersebut. Paket regulasi ini akan diajukan ke Dewan Uni Eropa untuk disepakati negara-negara anggota, setelah konsultasi dengan Parlemen Eropa.

Wilayah terluar kami memiliki identitas kuat serta aset dan posisi geografis unik yang memproyeksikan Eropa hingga ke penjuru dunia.

— Ursula von der Leyen